Medsos.co.id
Gowa, Sulsel - Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di wilayah Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, hingga kini masih lancar beroperasi tanpa tersentuh aparat penegak hukum (APH).
Padahal, aktivitas tambang tersebut diduga kuat tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi dari pemerintah.
Tiga nama yang disebut-sebut warga sebagai pengelola tambang tersebut adalah Dg Muntu, Dg Jalling, dan Dg Palalo. Ketiganya diduga mengelola lokasi tambang galian C jenis tanah timbunan yang setiap hari beroperasi dengan puluhan armada truk yang hilir mudik mengangkut hasil galian.
"Heran, tambang ini sudah bertahun-tahun beroperasi, terang-terangan, tapi tidak pernah tersentuh hukum. Padahal kami tahu, tambang itu diduga tidak ada izinnya. Apa karena pemiliknya kuat, ada beking?" ujar salah seorang warga Parangbanoa yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Sabtu (31/10/2026).
Warga mengeluhkan dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas tambang diduga ilegal tersebut. Jalanan rusak parah akibat muatan truk yang over tonase, debu beterbangan hingga masuk ke pemukiman warga, serta kebisingan dan ancaman longsor di musim hujan akibat aktivitas pengerukan yang masif.
"Jalan kami hancur, debu masuk rumah setiap hari, anak-anak kami batuk-batuk. Tapi pemilik tambang, Dg Muntu, Dg Jalling, Dg Palalo enak-enak saja, tidak pernah dipanggil polisi. Kami yang harus menderita karena dampak dari tambang tersebut," keluhnya.
Jika merujuk pada regulasi, aktivitas penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran berat. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 158 disebutkan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.
Kuat dugaan adanya pembiaran yang membuat tambang tersebut kebal hukum. Warga pun berharap agar Polresta Gowa, Polda Sulsel, dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan segera turun melakukan penertiban dan penutupan.
"Kami minta APH jangan tutup mata. Jangan cuma berani tangkap tambang kecil. Tangkap juga yang besar-besar. Tutup dan proses hukum pemiliknya, agar masyarakat tidak curiga adanya setoran dan beking dari aparat," harap warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut sebagai pemilik tambang, Dg Muntu, Dg Jalling, dan Dg Palalo belum berhasil dikonfirmasi. Media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait.
Sebagai bentuk komitmen terhadap jurnalisme berimbang, redaksi membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi seluas-luasnya kepada semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.